PENGARUH KEBIJAKAN JUGUN IANFU TERHADAP PEREMPUAN JAWA

Jugun ianfu adalah para perempuan yang dipaksa masuk bordil militer Jepang! Banyak di antara mereka yang masih berusia di bawah umur ketika direkrut secara paksa. Para jugun ianfu ini kebanyakan berasal dari Korea, Cina, Jepang, dan Filipina, tetapi jumlah mereka di Indonesia terutama dijawa pun tidak sedikit yaitu sekitar 5.000 – 20.000 orang.

juga secara paksa memobilisasi perempuan-perempuan Jawa untuk dijadikan sebagai budak seks pemuas nafsu serdadu-serdadunya, atau yang dikenal dengan sebutan jugun ianfu. Kondisi ekonomi Pribumi yang kian parah dan menuju titik terendah ini membuat orang, yang kadang secara tidak rasional, rela melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan upah sebagai penyambung hidup yang kian tak menentu. Penyakit masyarakat pun kian merebak, salah satunya ialah prostitusi. Bukan lagi menjadi rahasia bahwa prostitusi sudah menjadi bisnis jasa sejak kekuasaan Belanda bercokol di bumi Indonesia. Paper ini hendak mencari tahu keterkaitan antara jugun ianfu dengan praktek prostitusi pada masa Jepang memegang kendali atas Indonesia dalam kurun kurang lebih tiga setengah tahun, 1942-1945.

Jugun Ianfu dan Geliat Prostitusi Masa Pendudukan Jepang

Pengarahan masa atau mobilisasi rakyat Pribumi yang dilakukan oleh Jepang bukan saja memaksa keterlibatan dari jenis kelamin laki-laki, tetapi juga pada perempuan untuk menggenapi kepentingan-kepentingannya. Salah satunya ialah dengan pendirianFujinkai, organisasi yang didirikan pemerintah Jepang yang berfungsi untuk mengumpulkan para perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun belum, guna dijadikan sebagai penahan keadaan sosial ekonomi yang sedang buruk saat itu. Organisasi ini didirikan dengan harapan akan banyak memberikan berbagai penyuluhan dan kegiatan sosial lainnya secara rutin di kampung-kampung. Walaupun sebenarnya terlihat seperti hanya sebagai pemanis kekejaman Jepang.

Pengerahan perempuan Pribumi yang lain yang dilakukan Jepang adalah, seperti yang sebelumnya diterangkan secara singkat dalam pendahuluan, yaitu pengerahan untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu birahi atau jugun ianfu kepada manusia dari matahari terbit tersebut, baik orang militer, maupun masyarakat sipil Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi lain halnya dengan perempuan yang dimobilisasi ke dalam fujinkaiyang memang didirikan secara legal dan terbuka, jugun ianfu tidaklah demikian. Dalam A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro (1997), yang diartikan dengan jugun ianfu atau wanita penghibur adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada mereka yang dinyatakan sebagai korban nafsu birahi tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang di daerah-daerah jajahannya. Dengan demikian, keberadaanjugun ianfu tidak hanya berlangsung dan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah di mana tentara Jepang datang dan berkuasa.

Pelacuran merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir di setiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran.

Awalnya perempuan-perempuan Cina dan Eropa, namun kemudian mulai marak dari kalangan Pribumi juga. Pelacur Pribumi umumnya dibayar lebih rendah daripada pelacur Cina dan Eropa. Penyakit sosial ini terus bertahan sampai ke masa pendudukan Jepang. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, kegiatan prostitusi penduduk Pribumi menjadi semakin subur. Meskipun dilakukan secara tertutup, tetapi praktek ini dapat dilakukan secara terorganisir dengan begitu rapih. Jepang memanfaatkan kelicikannya dalam politik propaganda memobilisasi penduduk Pribumi, dengan cara memberikan iming-iming serta janji manis kepada perempuan Pribumi yang sesungguhnya telah tertipu daya akan dijadikan pelacur atau jugun ianfu.

 Apalagi kondisi ekonomi yang sangat buruk membuat masyarakat tidak mudah untuk berpikir jernih menghadapi wabah kelaparan. Iming-iming memperoleh pekerjaan atau dapat mengenyam bangku sekolah menjadi kata-kata manis Jepang yang sulit untuk ditolak. Tetapi Jepang tidak menjalankan kegiatan ini dengan tangannya sendiri, bagaimanapun ia ingin menjaga agar tangannya tetap terlihat bersih, siasat ini dijalankannya dengan menggunakan aparat Pribumi setempat, mulai dari kelompok masyarakat terkecil yaitu rukun tetangga, desa, lurah, camat, dan seterusnya, karena individu-individu inilah yang sesungguhnya memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat.

 Propaganda Jepang dalam melakukan penaklukan kesadaran atau hegemoni terhadap aparat tersebut dapat mencapai hasil, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi kolaborator praktek kotor itu, baik secara sadar maupun tidak. Ini merupakan tragedi. Semuanya dijalankan secara terkendali dan dalam koordinasi pemerintah Jepang. Bentuk prostitusi pada zaman Jepang ini terstruktur rapi, mulai dari perekrutan, penyeleksian, penempatan di rumah bordil milik Jepang, hingga tamu-tamu yang harus dilayani, yang hampir semuanya adalah orang Jepang .

Penguasa militer Jepang mendirikan tempat-tempat yang dihuni jugun ianfu di setiap wilayah komando militer dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan oleh tentara Jepang terhadap penduduk lokal, menjaga moral tentara Jepang, serta mencegah penyakit kelamin yang akan melemahkan kekuatan militernya. Perlu diberi garis tegas bahwa, pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Indonesia yang menjadi pelacur ialah karena ada yang memang sengaja berkeinginan dalam pekerjaan tersebut, juga ada yang menjadi pelacur karena tertipu muslihat Jepang yang akhirnya menjadi jugun ianfu.

Tidak sedikit dari mereka yang tertipu dan akhirnya tercemplung menjadi jugun ianfu berasal dari keluarga aparat ataupun pegawai pangreh praja karena takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Propaganda memberi iming-iming tentang mendapat pekerjaan ataupun pendidikan, tidak pernah dilakukan secara terbuka melalui media-media komunikasi masa seperti surat kabar ataupun radio, melainkan seperti halnya desas-desus yang melambung dari mulut ke mulut. Semua kegiatan terorganisir ini berada dalam wewenang Jawatan Propaganda Jepang atauSendenbu. Korban-korban yang tertipu menjadi jugun ianfu umumnya anak perempuan yang masih di bawah umur, dan gadis, tetapi ada juga sebagian yang sudah berkeluarga. Mereka juga kebanyakan perempuan yang berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan dan buta huruf.

Kesulitan ekonomi kerap menjadi alasan utama mereka yang tertipu, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mantanjugun ianfu, Ibu Lasiyem:

“… yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana bisa kerja. Saya ingin membelikan makanan untuk anak saya … karena itu ketika ada tawaran kerja saya langsung sanggup, … saya tidak bilang dengan suami saya”.

 Para korban yang tertipu ini baru akan sadar bahwa janji serta iming-iming tersebut tidak lain hanyalah selimut dari dijadikannya budak nafsu orang-orang Jepang setelah mereka sadar dibawa ke rumah bordil Jepang yang bernama Ian-jo, yang keketatannya selalu dalam pengawasan pemerintah Jepang. Adapun tarif yang dikenakannya berbeda-beda, diantaranya 2,5 Rupiah bagi kalangan militer pada jam siang, dan 3,5 Rupiah untuk orang sipil dimulai jam 5 sore sampai tengah malam, sedangkan untuk servis sampai pagi berbiaya 12,,5 Rupiah. Meskipun nampaknya para jugun ianfu mendapat penghasilan, tetapi kenyataannya yang diterimanya hanyalah karcis para pelanggan, yang seharusnya dapat ditukarkan dengan uang, tidak pernah terjadi. Ian-jo antara lain terdapat di bekas asrama peninggalan Belanda. kantong-kantong militer Jepang, dan rumah-rumah penduduk yang telah dikosongkan. Konsumen jugun ianfu baik dari kalangan militer maupun sipil akan diberikan kondom. Hal ini dilakukan untuk menghindari serdadu Jepang dari penyakit kelamin yang dapat melemahkan kekuatan militer Jepang. Pada prakteknya kebanyakan mereka tidak ingin memakai kondom, dengan alasan akan mengurangi kenikmatan berhubungan seksnya. Orang-orang Jepang umumnya lebih menyukai perempuan Eropa, seperti perempuan-perempuan Belanda yang terjebak di Indonesia dan ditawan oleh pihak Jepang.

Perempuan-perempuan di Ian-jo menjalani pemeriksaan kesehatan yang merendahkan martabat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika para petugas medis menyuruh mereka membuka pakaian sampai akhirnya mereka telanjang bulat, lalu menggerayangi tubuh mereka. Selain itu, para perempuan budak seks ini melewati pemeriksaan yang sangat tidak bermoral, pemeriksa yang berasal dari Jepang itu memasukkan alat bernama cocor bebek, yang terbuat dari besi panjang ke dalam vagina jugun ianfu, kemudian ketika alat ini, bagian ujungnya akan melebar untuk membuka vagina. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui apakah perempuan itu sudah terserang penyakit kelamin atau belum. Dalam novel berlatar sejarah berjudul Kembang Jepunkarangan Remy Sylado, digambarkan rumah-rumah bordil Jepang banyak yang berkedok restoran, dan para perempuan calon jugun ianfu itu dibawa ke tempat-tempat seorang “geisha” untuk diberi arahan dan diajarkan berbagai hal tentang praktek menjadi pelacur. Pembahasan novel tersebut sangat menarik dengan plot, diksi dan gambaran cerita yang cukup vulgar. Hal lain yang menarik dari rumah bordil Jepang adalah adanya sistem penggantian sistem nama, dari nama Indonesia ke nama Jepang. Semua orang yang direkrut Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Misalnya seorang jugun ianfu seorang gadis Jawa yang bernama Mardiyem yang diberi nama Jepang Momoye. Ada juga Waginem dengan nama Jepang Sakura, dan Haruye nama Jepang dari Jatinem.

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat tiga angkatan yang dijadikan sebagai budak seks Jepang atau jugun ianfu. Angkatan pertama berjumlah 24 perempuan, yang ditempatkan di Telawang, di pinggiran kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Angkatan kedua pada tahun 1943, berjumlah 35 orang. Dan angkatan ketiga pada pertengahan tahun 1944. Dari angkatan pertama hingga yang terakhir, ransum makanan yang diberikan kepada para budak seks Jepang semakin dikurangi nilai gizinya.

Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang menjadi magnet pagi para pendatang dari daerah-daerah. Orang-orang yang merantau ke kota-kota besar ini memiliki anggapan dan harapan bahwa mereka dapat mengubah keberuntungannya, mengubah nasibnya yang buruk menjadi lebih baik, sebab kota-kota besar memiliki sentra ekonomi yang lebih luas dan menjanjikan. Padahal anggapan dan harapan tidak selalu tepat dengan kehendak, kenyataan selalu bisa berkata lain. Niat memperbaiki kualitas hidup malah terjadi berkebalikan. Para perempuan yang dijadikan sebagai jugun ianfu telah mengalami beban siksaan yang berat, tidak hanya menyebabkan cacat fisik akibat siksaan-siksaan dari orang Jepang yang dilayaninya, juga siksaan batin yang tak berkesudahan membuatnya trauma dalam berhubungan seksual.

Seorang jurnalis perempuan Hilde Janssen bersama sahabatnya fotografer Jan Banning, warga Belanda, baru-baru ini menggelar pameran foto mengenai para jugun ianfu Indonesia. Pameran ini mengungkapkan kembali luka lama dan trauma akibat pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Janssen berhasil mewawancarai 50 perempuan mantan jugun ianfu. Ia mengakui sempat dihantui mimpi buruk karena berulang kali mendengar kisah mereka. Misalnya saja Paini yang sejak berumur 13 tahun dipaksa bekerja di sebuah tangsi dekat desanya. Suatu malam ia dijemput paksa oleh serdadu Jepang, dibawa ke tangsi, dan diperkosa berulang-ulang. Begitu terus setiap malam. Begitu dalam trauma yang mereka alami sehingga kebanyakan mantan jugun ianfu ini menyembunyikan identitas mereka dan menolak untuk berbicara.

Sampai saat ini para mantan jugun ianfu masih merasa trauma dan sangat menderita akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Belum lagi cap negatif yang kadang dilekatkan pada mereka. Mungkin yang paling mengenaskan adalah sikap pemerintah Indonesia yang menganggapnya aib (Tempo, 5 September 2010). Inikah harga yang harus dibayar oleh perempuan-perempuan tersebut untuk negeri mereka?

Hubungan Australia-Indonesia

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang terletak diantara samudra Hindia dan pasifik dan diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan, secara geografis posisi Australia terisolasi, satu-satunya tetangga terdekat Australia sejak tahun 1949 (sampai Papua New Guinea dan Timur Leste merdeka) adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Jika Australia dan negara tetangga (seperti Indonesia) mampu membangun hubungan dengan baik maka kedua negara akan dapat menstabilkan kawasan. Dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa yang memperburuk hubungan Australia dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.
Situasi yang demikian yang menyebabkan Australia harus berhubungan dengan Indonesia. Sebelum Perang Dunia II perhatian Australia terhadap hubungannya dengan Hindia Belanda sangat kecil, hal ini dikarenakan Australia sebagai dominion Inggris, mempercayakan hubungan diplomatiknya secara langsung antara Inggris dan Belanda . Dalam perkembangan selanjutnya karena didorong oleh berbagai kepentingan Australia dan Indonesia salin menjalin kerjasama. Hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang diwarnai oleh ketegangan yang sempat terjadi.

b. Rumusan masalah
Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah:
1. Bentuk-bentuk hubungan apa yang terjalin antara Australia dengan Indonesia?
2. Permasalan apa yang muncul dalam hubungan antara Australia dengan Indonesia?
3. Apa saja dampak hubungan antara Australia dengan Indonesia?
PEMBAHASAN

1. Bentuk Hubungan Australia dengan Indonesia
a. Bidang Ekonomi
Hubungan ekonomi Australia dan Indonesia memang belum seberapa. Dalam tahun 1977-1978 ekspor Australia ke Indonesia berjumlah 196.000 juta dolar Australia, sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia sehingga neraca perdagangan Indonesia mencatat minus sebanyak 112 juta dolar Australia. Bertambahnya ekspor Indonesia ke Australia karena Australia sendiri mulai membeli minyak dari Indonesia, pada umumnya para pengusaha Australia belum begitu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dikarenakan Indonesia belum mampu mengekspor hasil Industri manufaktur ke luar negeri. Dalam hal ini belum relevan dalam hubungan Australia dan Indonesia

b. Bidang social
Indonesia merupakan negara penerima bantuan nomor dua terbesar dari Australia, hal ini dapat dilihat dari bantuan secara bilateral sebesar 86 juta dolar Australia untuk masa tiga tahun(1976-1979) yang berupa bantuan proyek, bantuan pangan, dan program pelatihan , sebagian besar bantuan yang diberikan untuk proyek yang jumlahnya 29 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979. Selain itu masih ada penerima bantuan terbesar adalah Papua Nugini yang mendapat bantuan sebesar 233,4 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979.

c. Bidang pendidikan
Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada sekolah menengah atas. Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap dan bergaya tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti: Monash University di Melbourne.
Australia menjadi tujuan belajar nomor dua terpenting bagi Indonesia setelah Amerika Serikat. Australia telah berhasil menjual pendidikan ke Indonesia, sehingga jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia sebanyak 18.748 orang pada tahun 1999 dan 17.626 orang pada tahun 2000. Dengan demikian sejak tunuh tahun akhir, Indonesia merupakan pembeli pendidikan terbesar di Australia.

d. Bidang militer
Belanda melakukan agresi militer I, Australia menasihati Indonesia untuk meminta bantuan langsung kepada sekretaris Jendral PBB, pada waktu itu agresi militer II, Australia meminta bantuan agar Dewan Keamanan PBB agar serangan Belanda tersebut segera dihentikan.
Australia bergabung dalam United Nation Commision On Indonesia(UNCI) terus mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan diatas kapal Renville sampai dengan Konfrensi Meja Bundar(KMB).
Selain itu angkatan bersenjata Australia mempunyai peran yang menentukan dalam mengusir jepang dari Indonesia dan Tarakan Kalimantan Timur pada tahun 1945, Australia juga membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dalam pengakuan dunia Internasional pada akhir tahun 1949 hal ini dapat dilihat dari bantuan Australia sebagai sponsor kemerdekan dan keanggotaan di PBB.

e. Bidang politik
Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia, maka Australia merasa tidak aman. Sehingga timbul pertanyaan dari para pemimpin Australia: pertama apakah rakyat Indonesia bila merdeka dari colonial Belanda akan menguntungkan Australia? Dan yang kedua apakah Indonesia mampu membendung ancaman komunis?.
Dalam hal ini rakyat Indonesia kurang matang dalam berpolitik dan belum berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu membendung agresi komunis. Australia khawatir apabila mendukung Republik Indonesia dalam mengusir Belanda maka tindakan itu akan mempercepat berakhirnya kekuasaan colonial Eropa di kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian pada tanggal 27 Desember 1959 pemerintah secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia.

2. Permasalahan Yang Muncul dalam Hubungan Australia dengan Indonesia
Di dunia Internasional Australia ikut campur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia dibawah pimpinan PM Chifley dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya, Dr. H.V. Evatt. Bantuan Australia ditunjukkan oleh serikat buruh pelabuhan Australia, terutama Waterside Worker Federation yang kembali melakukan pemboikotan dan pelarangan terhadap kapal Belanda yang membawa persenjataan untuk militer Belanda di Indonesia, reaksi ini diakibatkan oleh Belanda yang telah melakukan agresi pada tanggal 20 juli 1947 oleh Belanda sendiri disebut sebagai aksi polisionil. Belanda berusaha keras untuk merebut kembali kekuasaan RI di Jawa.
Dengan adanya pergantian pemerintahan di Australia dari partai Buruh kepada koalisi partai Liberal-Country menyebabkan perubahan politik luar negeri Australia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Percy C Spender. Pemerintahan Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi Indonesia sangat menginginkan Irian Barat menjadi propinsi Indonesia.
Antara tahun 1950-1962 pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat. Permasalahan yang muncul pada hubungan antara Australia dan Indonesia salah satunya:

a. Masalah Irian Barat atau Papua
Pemerintahan Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda, dunia Internasional memberikan simpati yang besar bagi Indonesia salah satunya adalah Australia. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Australia minta bantuan dewan keamanan PBB, agar agresi militer Belanda ke Indonesia dihentikan, supaya Australia merasa berjasa pada Indonesia. Australia merasa dirinya menjadi “bidan”, kemerdekaan Indonesia atau Indonesia sebagai ciptaannya.
Partai buruh mendukung Indonesia, namun perubahan baru terasa setelah tahun1949, karena partai buruh dikalahkan oleh partai liberal dan country yang pro Belanda. Sebenarnya dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah status Irian Barat yang diperebutkan antara Belanda dengan Indonesia dan Australia pun ikut berkepentingan terhadap Irian Barat.


I. Alasan Belanda mempertahankan Irian Barat
Irian Barat harus dipertahankan sebagai jajahan Belanda agar:
a. Dapat menjamin kehadiran Belanda di Indonesia terutama di wilayah Pasifik
b. Untuk menjamin kedudukan misionaris katolik di daerah itu selama satu dasawarsa telah aktif mengkristenkan penduduk setempat.
Bahkan Belanda telah memasukkan Irian Barat ke dalam undang-undang dasarnya sebagai wilayah jajahan Belanda, perubahan terjadi ketika Spender dari partai liberal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, terhadap Irian Barat ia beranggapan bahwa:
• Irian Barat merupakan pertahanan terakhir Australia dari segala kemungkinan adanya serangan dari arah utara.
• Masa depan Irian Barat sangat penting bagi Australia karena Irian barat sangat strategis bagi Australia
• Karena itu di depan sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, ia berharap dengan pihak Indonesia jika sampai terjadi perundingan dan Belanda melepaskan Irian Barat ke Indonesia maka Australia akan kehilangan Irian Barat.
• Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis, sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah Irian barat.
II. Upaya penyelesaian masalah Irian Barat
• Upaya penyelesaian oleh PBB tidak membuahkan hasil dari setiap resolusi yang diajukan dalam sidang PBB dan selalu mengalami kegagalan dalam mencari solusi masalah Irian Barat. Misalnya: dalam rapat Majelis Umum dapat diketahui bahwa kelompok negara Asia-Afrika selain Cina memberikan suara bulat terhadap resolusi, Turki kontra dari 20 negara Amerika latin, 10 suara pro, 7 negara kontra dan 3 abstain. Semua negara Eropa Barat dan negara bukan penjajah memberikan suara kontra, Amerika Serikat Abstain, Uni Soviet pro.
Demikian juga dalam sidang Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum PBB tahun 1957 hasilnya tetap sama dan tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.
• Sudah 4 kali mengalami kegagalan akhirnya Indonesia memutuskan mencari penyelesaian Irian Barat di luar PBB, untuk itu Jendral Nasution diutus ke Washington tahun 1960 untuk membeli senjata berat pada Amerika Serikat tapi ditolak Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi Hubungan Indonesia-Amerika untuk selanjutnya.
• Tahun 1960 Perdana Menteri Khrushcheu dari Uni Soviet berkunjung ke Indonesia dan sepakat memberi bantuan militer (peralatan perang)bagi ABRI.
Dalam menanggapi persiapan perang Indonesia maka Belanda dalam Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengusulkan dekolonisai untuk suku Papua di Irian Barat. Untuk mengahadapi strategi itu maka Presiden Soekarno melancarkan “Trikora” dan mengirim Menteri Luar Negeri Subandrio ke PBB untuk menggagalkan usaha Belanda sambil menggiatkan operasi militer. Menteri Luar Negeri Subandrio berhasil meyakinkan Majelis Umum PBB dan segala kelakuan Belanda terkuak.
Akhirnya Amerika Serikat dibawah Presiden Kennedy mengubah sikap Amerika Serikat yang semula netral, kemudian menjadi penengah aktif, posisi Belanda terpojok dikarenakan di PBB telah dikeluarkan kemudian Belanda ditinggalkan oleh sekutunya. Perubahan sikap Amerika Serikat merupakan tekanan berat bagi Belanda agar segera menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan cara damai dengan Indonesia. Salah satu reaksi Amerika Serikat untuk mendamaikan kedua belah pihak(Indonesia-Belanda) dengan dikeluarkannya “Rencana Bunker”.
• Sengketa atau masalah Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya persetujuan NewYork pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh delegasi Belanda(Menteri Luar Negeri)dan delegasi Indonesia(Menteri Luar Negeri Subandrio).
Setelah upaya penyelesaian masalah Irian Barat, Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik, sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia. Kemudian menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada tahun 1965 yang kemudian dikenal Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Suharto memperlihatkan sikap Indonesia yang anti komunis dan kebijakan luar negeri Indonesia beralih menjadi Pro Barat. Suasana politik Indonesia yang demikian membuat Australia segera bergabung dalam Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara – negara donor yang di bentuk khusus untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

b. Integrasi Timor-Timur (Masalah Timor- Timur)
Terjadinya kemelut politik timor-timur khususnya sejak lahirnya keputusan rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan Indonesia, sering terlihat sikap yang tidak bersahabat dari pihak tertentu di Australia terhadap Indonesia, harus diakui sikap tidak bersahabat dan tidak bersumber dari kebijakan resmi Australia mengenai Timor-timur, karena pemerintah Australia telah mengakui secara de facto dan de jure integrasi Timor-Timur dengan Republik Indonesia.
Jadi pada hakekatnya suara-suara yang muncul dalam media massa Australia yang nadanya kurang bersahabat dengan Indonesia seringkali bukan suara resmi yang mewakili pemerintah Australia. Hal ini dapat dilihat dari kecaman Menteri Luar Negeri Australia Evans terhadap pers Australia yang dikemukakan dalam pembukaan konferensi memperingati dwiabad Australia di Pusat Pengakajian Strategi dan Pertahanan ANU (Australia National University) di Canberra.
Evans menuduh pers di negaranya kurang mempertanggung jawabkan dan kurang memperhatikan cara menuangkan suatu laporan, dalam hubungan Australia dengan Indonesia khususnya menyangkut Timor-Timur, perlu dikaji lebih dalam suara siapa yang muncul dalam media massa itu. Nampaknya suara yang muncul di media massa Australia banyak juga yang mewakili suara pengungsi atau simpatisan Fretilin yang tidak menyukai kemajuan yang dialami Timor-Timur sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
I. Kondisi Politik Timor-Timur Menjelang Integrasi
Sejarah politik Timor-Timur tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik Portugal karena Portugal merupakan penjajah bagi Timor-Timur. Secara de Facto perlakuan terhadap rakyat Timor-Timur masih bercirikan kolonial, kegiatan berorganisasi dan menyatakan pendapat diawasi oleh badan organisasi yang bernama ANP (Acco National Popular)serta badan politik di Timor-Timur diawasi oleh DGS(Diseccao Geval de Squaranca).
Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi daerah Timor-Timur, serta keengganan negara tetangga untuk mendukung usaha pembebasan dari penjajah Portugis. Namun tidak berarti bahwa perlawanan untuk menentang kaum penjajah dari wilayah Timor-Timur tidak ada walau masih bersifat colonial.
II. Munculnya partai politik.
Dengan adanya “ Revolusi Bunga” di Portugal telah membawa perubahan radikal dalam tata politik Portugal, dimana janji Jendral Espinola yang memberi kebebasan pada wilayah jajahan untuk membentuk partai politik. Maka berdirilah partai politik seperti:
• UDT
• FRETILIN
• APODETI
• APMT/KOTA
• TRABALHISTA
Diantara partai tersebut, partai Fretilin lebih revolusioner, karena pada awalnya FRETILIN berkualisi dengan UDT untuk mengahadapi APODETI, namun kualisi itu pecah dikarenakan:
• Adanya faham dan tekanan dari APODETI yang termuat dalam memorandum yang menyatakan ide APODETI untuk berintegrasi dengan Indonesiadan telah mendapatkan pengakuan dari negara Asia Tenggara dan Australia.
• 90% rakyat Timor-Timur masih buta huruf sehingga UDT supaya Timor-Timur bergabung dengan Indonesia.
Karena adanya perbedaan faham pada akhirnya, UDT dan FRETILIN pecah, maka tekanan terhadap FRETILIN semakin kuat setelah KOTA dan TRABALHISTA bergabung kedalam wadah MAC untuk menggempur FRETILIN(pada tahun1975).kemudian FRETILINmengumandangkan proklamasi Unilateral pada tanggal 28 November 1975 dengan nama Republik Demokrasi Timor-Timur.

III. Integrasi Dengan Indonesia
UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menentang proklamasi sepihak oleh FRETILIN, maka mereka mengeluarkan pernyataan kesepakatan di Balibo yang mengintegrasikan Timor-Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi FRETILIN yang dikenal sebagai proklamasi Balibo dan atas desakan petisi Dewan Perwakilan Timor-Timur pada pemerintahan pusat di Jakarta, maka dikeluarkan Tap MPR VI/1978 dan pada tanggal 17 juli 1976 dinyatakan sebagai propinsi Republik Indonesia ke-27.

IV Faktor Pendorong Disintegrasi Timor-Timur
• Keadaan politik
Pada tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian system pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia, setelah berintegrasi disahkan oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Kemudian di Timor-Timur di bentuk pemerintahan sementara dan sebagai pelaksana pemerintahan sementara diangkatlah putra Timor-Timur yaitu Arnaldo Dos Res Aranjo, secara yuridis formal Timor-Timur sudah sah menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU VII/1976 dan peraturan no 19 tahun 1976 tentang Pemda Timor-Timuryang kemudian menjadi propinsi Indonesia ke-27.
Timor-Timur baru saja bergabung maka pemulihan keamanan merupakan hal yang pokok terutama sisa FRETILIN yang masih menguasai 75% dari seluruh penduduk Timor-Timur.
Dalam perkembangan sisa FRETILIN dapat ditumpas oleh TNI (batalyon 744 dan 745) walau tidak habis. Dikarenakan mereka berada di gunung, kemudian rakyat Timor-Timur dituduh oleh TNI sebagai GPK. Maka akibatnya rakyat Timor-Timur merindukan kedamaianyang menjadi korban kdua belah pihak.
Setelah terjadinya insiden Santa Cruzdan diberikan nobel perdamaian kepada pemimpin FRETILIN yaitu “Xanana Gusmau” dan Uskup Belo. Dukungan rakyat untuk merdeka smakin besar, oleh Presiden Habibi dianggap sbagai beban politik dan mahal secara ekonomi kemudian Timor-Timur diberikan kebebasan untuk merdeka. Pada jajak pendapattahun 1999 mayoritas penduduk Timor-Timur memilih merdeka
• Keadaan social
Antara tahun 1976-1978 keadaan social masyarakat Timor-Timur belum menentu dan mereka hidup di kamp-kamp pengungsian. Kehidupan sehari-hari belum stabil masih terus diawasi oleh militer. Bangunan fisik peninggalan Portugis tidak banyak berarti bagi rakyat Timor-timur, masyarakatnya hidup miskin, buta huruf, maka dari itu pemerintah Indonesia membangun segala sarana hidup untuk rakyat Timor-timur.
Hambatan adalah tidak memahami bahasa Tetum (TimTim) sebagai tenaga guru atau medis enggan kesana. Dikarenakan adanya konflik yang berbau ras dan agama muncul, mereka juga mengambil tanah rakyat. Akibatnya terjadi kerenggangan ekonomi an puncaknya pada insiden Santa Cruz 12 November 1991 yang mirip tragedi kemanusian dan mengundang reaksi Internasional. Indonesia tidak dapat menyelesaikan dan Presiden Habibi memberikan status kepada Masyarakat TimTim yaitu merdeka.
• Agama
Mayoritas penduduk Timor-Timur beragama katolik. Para imigran datang ke wilayah TimTim dan mulai masuk dan bekerja pada instansi disana dikarenakan para imigran beragama Islam, Protestan, Hindu dan Buddha, kenyaman rakyat Timor-timur terganggu.
Perkembangan hingga tahun 1994 jumlah penganut agama lain terutama Islam menyamai penganut agama katolik. Selain itu umat Islam menutup hubungan mreka dengan sangat fanatic dan hidup mengelompok, hal itu menambah kemarahan masyarakat Timor-Timur, yang kemudian berakibat kerusuhan sara dan agama itu diangkat oleh Komnas Ham PBB.
V. Dampak Disintegrasi Timor-Timur
a. Bagi Indonesia
• Politik
Menurunnya citra Indonesia di mata Internasional, karena Indonesia dianggap tidak memberikan kebebasan politik, ekonomi dan social budaya selama 23 tahun, Habibi sendiri menurun citranya sebagai presiden karena telah gagal dalam mengambil langkah.
Dampak lainnya berpengaruh terhadap daerah lainnya seperti: Ambon, Sambas, Aceh, Irian dan Maluku ingin lepas dan merdeka dari Indonesia.
• Social ekonomi
Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi dan pihak swasta telah menggagalkan asset ekonomi di Timor Lorasae mau tidak mau harus kehilangan asset ekonominya.
b. Bagi Timor-Timur
• Politik
System politik yang buruk dikarenakan antara yang pro disintegrasi dengan yang pro integrasi sedang perang saudara, akibatnya rakyat kecil menjadi korban
Timor lorosae secara politik belum siap untuk memerintah sendiri. Dampaknya terasa pada saat menggalang perayaan hari kemerdekaan 20 Mei 2002 yang lalu

3. Dampak Hubungan antara Australia dengan Indonesia
a. Dampak Positif
• Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia. penerima bantuan ini adalah Papua Nugini dalam bentuk bantuan proyek, bantuan pangan dan program latihan. Selain itu di Papua Nugini, Australia juga membangun proyek, Antara lain pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Barat, proyek irigasi Gimanuk, lembaga penelitian peternakan, penyediaan air bersih, pengembangan perawatan intensif di RSUP Cipto Mangun Kusumo di Jakarta.proyek ini dibedakan menjadi 28 macam.
• Indonesia mendapat grant atau pemberian hadiah, jadi bukan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Indonesia.
• Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation), dalam rangka Indonesia mendapat bantuan 25 juta dolar Australia untuk masa 3 tahun
• Penduduk Indonesia 140 juta jiwa, Indonesia bukanlah sekedar tetangga langsung Australia melainkan negara terbesar dalam ASEAN. Australia menyelenggarakan kerjasama dengan ASEAN, maka Australia perlu menjaga hubungan baik dengan Indonesia jika hendak bekerjasama dengan ASEAN.
• Australia satu-satunya negara selain Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagai contoh pengajaran yang diberikan di New South Wales, dan juga di universitas Monash di Melbourne.
Secara garis besar dampak positif dari hubungan kedua negara adalah keamanan dan kepentingan masing-masing negara terjamin, karena hubungan keduanya baik.

b. Dampak Negatif
Australia ikut campur tangan beberapa masalah dalam negeri Indonesia antara lain:
• Masalah Papua
Akibat adanya Organisasi Papua Merdeka(OPM) di perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini membawa akibat hubungan Australia dengan Indonesia agak renggang dikarenakan Australia khawatir bahwa Indonesia menolak Papua Nugini.
• Masalah hak asasi, keamanan, politik, dan masalah kemerdekaan pers.
• Masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Pernyataan Australia tentang masalah Irian Barat, setelah invasi Jepang ke Papua New Guinea(Irian Barat dan Irian Timur)menjelang perang dunia II, masyarakat dan pemerintahan Australia lebih yakin bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia sendiri merasa keamanan wilayahnya akan terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda.
• Masalah Timor-timur
Bekas jajahan Portugis, Timor-Timur diintegrasikan ke dalam negara Republik Indonesia, Australia menentang kuat. Mereka menuntut agar hak menentukan nasib sendiri diberlakukan bagi masyarakat Timor-Timur, menurut mereka merupakan suatu bangsa tersendiri dan secara ras berbeda dengan IndonesIA
KESIMPULAN

Hubungan Australia dengan Indonesia didasari oleh berbagai kepentingan kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk hubungan kerjasama antara Australia dengan Indonesia seperti:
• Bidang ekonomi
• Bidang social
• Bidang pendidikan
• Bidang militer
• Bidang politik
Dari kesemua bidang ini Australia dengan Indonesia mampu bekerjasama dengan baik, apalagi kalau dilihat pada bidang politik pada tahun pertama hubungan Australia dengan Indonesia mengalami dilemma (tidak ada komunikasi). Di satu pihak Australia simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berkeinginan untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia, sedangkan dilain pihak apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia maka Australia tidak merasa aman.
Dalam hubungan antara Indonesia dengan Australia terdapat beberapa masalah diantaranya: masalah Irian Barat, dalam masalah ini kedua negara memiliki kepentingan masing-masing dan juga sama ingin memiliki Irian Barat. Begitu pula masalah Timor-Timur khusunya lahir keputusan rakyat TimTim untuk bergabung dengan Indonesia sering terlihat tidak bersahabat dengan Australia, dan disintegrasi Timor-Timur.
Hubungan Australia dengan Indonesia memiliki dampak baik yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya: Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia, Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation). Dampak negatifnya: Australia campur tangan dalam beberapa masalah dalam negeri Indonesia antara lain masalah Irian Barat, dan masalah Timor-Timur

Sejarah Afrika

Sejarah Afrika

Kedudukan bupati di tanah gubernemen

                Pada awal abad XIX dalam sistem kolonial yang menpertahankan struktur feodal masyarakat Indonesia , kedudukan para bupati sangat strategis. Dalam pemerintahan tidak langsung justru bupati memegang peranan rangkap. Mereka tetap memegang kedudukan sebagai pengusaha teratas di daerahnya, disamping itu mereka berperan sebagai perantara antara penguasa kolonial dengan rakyat, suatu kedudukan yang menambah kekuasaan politik.

                Suatu kecendrungan yang timbul pada saat itu adalah bupati menjalankan  knevelarijen ,suatu pemerasan terhadap rakyat. Pungutan berupa hasil bumi dan diensten (pelayanan) semakin besar. Untuk menambah kewibawaan, para bupati memakai gaya hidup yang menunjukkan kebesarannya, antara lain pengikut banyak, konsumsi berlimpah, rumah tangga besar dan sebagainya.

                Jumlah abdi terganti pangkat dari bupati, maka ketetapan di buat oleh Deandels .Pengurangan dari pengikut bupati merupakan suatu langkah dari tindakan pemerintah kolonial yang sejak penyerahan kekuasaan dari VOC berusaha mengadakan perubahan dari konsekuensi perubahan politik kolonial yang di tempuh sejak 1800.

                Penyewaan Desa

                Sejak zaman kompeni banyak desa-desa disewakan kepada pihak swasta, para penyewa berkedudukan seperti bupati yang bisa memungut hasil bumi dari rakyat desa tersebut. Hak-hak feodal dipindahkan kepada penyewa desa tersebut, dan para penyewa tentu mempunyai hasrat yang besar untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari desa yang mereka sewa, yang mengakibatkan beban rakyat semakin berat .

Banyak tanah di sekitar daerah Batavia yang disewakan oleh kompeni kepada pihak Swata sebagai tanah partikelir. Berdasarkan kekuasaan yang ada yang ada pada mereka, berhak untuk mengeksploitasi hasil kekayaan yang ada di desa tersebut .

Perdagangan

Dalam sistem feodal di Jawa pada awal abad XI terjadi tukar menukar barang seperti kopi dengan garam, beras dengan candu. Lalu lintas barang melalui pengangkutan tradisional. Pusat-pusat VOC menjadi tujuan dari pengangkutan barang tersebut .

Perdagangan di pantai timur Jawa di pegang oleh para pedagang Cina terutama pergadangan beras. Telah di beritakan bahwa pedagang Cina telah mengusai perdagangan padi di Bogor, bahkan ada penduduk yang telah menggadaikan sawah mereka kepada pedagang Cina.

Struktur Feodal Masyarakat Jawa pada awal Abad XIX

Tidak terhitung hak-hak penduduk atas tanah yang jelas ialah bahwa akhirnya rakyat hanya mempunyai hal sebagai hak menggunakan saja, pemerasan hasil yang sebanyak-banyak membawa akibat yang sangat luas. Banyak rakyat yang pindah untuk menghindar dari tekanan tersebut dan ada juga yang membagi tanah dengan warga lainnya .

Struktur feodal sangat kuat di daerah kerajaan, dimana kekuatan raja atas tanahnya rakyat tidak terbatas karena usurpasi kekuasaan yang despostis yang berjalan beberapa abad.Tekanan yang sudah sangat berat bagi rakyat di tambah lembaga di tanah kerajaan yang terkenal sebagai tanah apanage .

Dalam penguasaan tanah lurah atau bekel mempunyai kedudukan strategis yang tergantung pada kekuasaan pemegang atau apanage penyewaan tanah. Bekellah yang mampu menyetor pungutan    dan juga sebagai perantara, kerena lamanya para bekel menjabat cukup ada kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaan sendiri. Merekalah yang paling mampu melayani atasan, maka pada umumnya kedudukan mereka sulit digantikan dan merupakan faktor yang menjamin stabilitas .

Berdasarkan adat sebenarnya setelah ada aturan-aturan menetapkan hak dan kewajiban penguasa terhadap penggarap tanah. Penduduk dan penggarap tanah ada dibawah kekuasaan bupati yang karena kedudukan mereka itu berhak untuk menempatkan jasa-jasa mereka. Para bupati sebagai sebagai penguasa daerah beranggapan bahwa mereka juga memiliki hak memiliki tanah di daerah mereka, karena itu mereka merasa berhak untuk melakukan pungutan .

Kedudukan bupati yang sangat berkuasa pada awal abad XIX sebenarnya merupakan lanjutan dari keadaan semasa VOC ,yang memusatkan kegiatan kepada perdagangan, pada suatu pihak tidak mau ikut campur dalam urusan pemerintahan. Pada situasi tersebut bupati memperoleh kekuasaan besar didaerahnya karena telah diserahkan wewenang yang besar oleh VOC kepada mereka.

MAKALAH

SEJARAH INDONESIA ZAMAN PENGARUH BARAT

OLEH

Zetria Afniaty

DOSEN PEMBIMBING

FIKRUL HANIF, S.S, M. HUM

STKIP ABDI PENDIDIKAN

PAYAKUMBUH

2012