Sejarah
Afrika
Kedudukan bupati di tanah
gubernemen
Pada awal abad XIX dalam sistem
kolonial yang menpertahankan struktur feodal masyarakat Indonesia , kedudukan
para bupati sangat strategis. Dalam pemerintahan tidak langsung justru bupati
memegang peranan rangkap. Mereka tetap memegang kedudukan sebagai pengusaha
teratas di daerahnya, disamping itu mereka berperan sebagai perantara antara penguasa
kolonial dengan rakyat, suatu kedudukan yang menambah kekuasaan politik.
Suatu kecendrungan yang timbul
pada saat itu adalah bupati menjalankan knevelarijen ,suatu pemerasan terhadap
rakyat. Pungutan berupa hasil bumi dan
diensten (pelayanan) semakin besar. Untuk menambah kewibawaan, para bupati
memakai gaya hidup yang menunjukkan kebesarannya, antara lain pengikut banyak,
konsumsi berlimpah, rumah tangga besar dan sebagainya.
Jumlah abdi terganti pangkat
dari bupati, maka ketetapan di buat oleh Deandels .Pengurangan dari pengikut
bupati merupakan suatu langkah dari tindakan pemerintah kolonial yang sejak
penyerahan kekuasaan dari VOC berusaha mengadakan perubahan dari konsekuensi
perubahan politik kolonial yang di tempuh sejak 1800.
Penyewaan Desa
Sejak zaman kompeni banyak
desa-desa disewakan kepada pihak swasta, para penyewa berkedudukan seperti
bupati yang bisa memungut hasil bumi dari rakyat desa tersebut. Hak-hak feodal
dipindahkan kepada penyewa desa tersebut, dan para penyewa tentu mempunyai
hasrat yang besar untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari desa yang
mereka sewa, yang mengakibatkan beban rakyat semakin berat .
Banyak tanah di sekitar daerah Batavia yang disewakan oleh
kompeni kepada pihak Swata sebagai tanah partikelir. Berdasarkan kekuasaan yang
ada yang ada pada mereka, berhak untuk mengeksploitasi hasil kekayaan yang ada
di desa tersebut .
Perdagangan
Dalam sistem feodal di Jawa pada awal abad XI terjadi tukar
menukar barang seperti kopi dengan garam, beras dengan candu. Lalu lintas barang
melalui pengangkutan tradisional. Pusat-pusat VOC menjadi tujuan dari
pengangkutan barang tersebut .
Perdagangan di pantai timur Jawa di pegang oleh para
pedagang Cina terutama pergadangan beras. Telah di beritakan bahwa pedagang Cina
telah mengusai perdagangan padi di Bogor, bahkan ada penduduk yang telah
menggadaikan sawah mereka kepada pedagang Cina.
Struktur Feodal
Masyarakat Jawa pada awal Abad XIX
Tidak terhitung hak-hak penduduk atas tanah yang jelas ialah
bahwa akhirnya rakyat hanya mempunyai hal sebagai hak menggunakan saja, pemerasan
hasil yang sebanyak-banyak membawa akibat yang sangat luas. Banyak rakyat yang
pindah untuk menghindar dari tekanan tersebut dan ada juga yang membagi tanah
dengan warga lainnya .
Struktur feodal sangat kuat di daerah kerajaan, dimana
kekuatan raja atas tanahnya rakyat tidak terbatas karena usurpasi kekuasaan
yang despostis yang berjalan beberapa abad.Tekanan yang sudah sangat berat bagi
rakyat di tambah lembaga di tanah kerajaan yang terkenal sebagai tanah apanage
.
Dalam penguasaan tanah lurah atau bekel mempunyai kedudukan
strategis yang tergantung pada kekuasaan pemegang atau apanage penyewaan tanah.
Bekellah yang mampu menyetor pungutan
dan juga sebagai perantara, kerena lamanya para bekel menjabat cukup ada
kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaan sendiri. Merekalah yang
paling mampu melayani atasan, maka pada umumnya kedudukan mereka sulit
digantikan dan merupakan faktor yang menjamin stabilitas .
Berdasarkan adat sebenarnya setelah ada aturan-aturan
menetapkan hak dan kewajiban penguasa terhadap penggarap tanah. Penduduk dan
penggarap tanah ada dibawah kekuasaan bupati yang karena kedudukan mereka itu
berhak untuk menempatkan jasa-jasa mereka. Para bupati sebagai sebagai penguasa
daerah beranggapan bahwa mereka juga memiliki hak memiliki tanah di daerah
mereka, karena itu mereka merasa berhak untuk melakukan pungutan .
Kedudukan bupati yang sangat berkuasa pada awal abad XIX
sebenarnya merupakan lanjutan dari keadaan semasa VOC ,yang memusatkan kegiatan
kepada perdagangan, pada suatu pihak tidak mau ikut campur dalam urusan
pemerintahan. Pada situasi tersebut bupati memperoleh kekuasaan besar
didaerahnya karena telah diserahkan wewenang yang besar oleh VOC kepada mereka.
MAKALAH
SEJARAH INDONESIA ZAMAN PENGARUH
BARAT
OLEH
Zetria Afniaty
DOSEN PEMBIMBING
FIKRUL
HANIF, S.S, M. HUM
STKIP ABDI PENDIDIKAN
PAYAKUMBUH
2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar